Perihal Pendidikan Seni di Aceh

Jpeg

Jpeg

Teuku Kemal Fasya
Serambi Indonesia, 6 Juli 2015.

Tahun ini Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh memasuki tahun kedua proses pembelajaran. Proyek prestisius itu menjadi terobosan besar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode keduanya. Kebijakan ini diambil untuk memberikan ruang demokrasi pendidikan seni, karena selama ini sangat terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah pusat saat itu ingin mendirikan empat ISBI sekaligus di Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Supervisi dan asistensi pendirian melibatkan perguruan tinggi seni yang telah mapan. Proses persiapan pendirian sejak tahun 2012. Di Aceh sendiri rapat perdana dilakukan setelah Pilkada 9 April 2012 mengingat sebelumnya situasi keamanan tidak kondusif.

Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang menjadi bidan untuk Aceh, ISI Yogyakarta bekerja membantu pendirian di Kalimantan Timur, ISI Surakarta dirijen bagi Sulawesi Selatan, dan ISI Bali sebagai pengarah di Papua. Namun di akhir pemerintahan SBY, hanya ISBI Aceh dan Papua yang berdiri. Dukungan politik pemerintah daerah dan kelaikan dokumen-dokumen yang disyaratkan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pertimbangan pemberian izin.

Banyak pihak telah membantu kelahiran ISBI Aceh dan kepada mereka patut berterima-kasih. Namun tak boleh dilupa peran mantan rektor ISI Padangpanjang, Prof. Mahdi Bahar. Tanpa keterlibatan langsung, termasuk perannya saat berdiskusi dan berkomunikasi, baik dengan tim pendiri atau pemerintah, nasib pendirian ISBI Aceh bisa jadi negatif. Waktu dua tahun bekerja, termasuk dalam diskusi kelompok terfokus (FGD), seminar, workshop, hingga rapat kerja finalisasi, di Banda Aceh, Padang, dan Padangpanjang menentukan kualitas hasil.

Tantangan Politik
Secara eksternal, pendirian ISBI Aceh sempat melahirkan kegaduhan oleh sikap kegubernuran. Proyek ini sempat gelap, black out, sampai akhirnya Pemda Aceh Besar mengambil-alih tanggung-jawab, termasuk penyediaan lahan. Akhirnya ISBI Aceh berdiri tidak di ibukota provinsi, tapi di ibukota kabupaten: Jantho.

Jantho sesungguhnya ibukota kabupaten modern. Perencanaan infrastruktur terintegrasi menjadikan Jantho cukup ideal dan asri sebagai pusat pemerintahan. Sayang, ibukota Aceh Besar ini gagal dimaksimalkan oleh pemdanya sehingga terkesan kota hantu di hari libur. Kehadiran ISBI Aceh memberikan sedikit kemeriahan bagi kota di atas bukit itu.

Tahun pertama pendirian, suasana masih penuh kebahagiaan meskipun proses belajar-mengajar berlangsung di bekas sebuah sekolah dasar. Pada tahun 2014, Pemda Aceh Besar memberikan dukungan dana rutin dan operasional, termasuk honor dan uang transportasi bagi dosen dan pengelola sehingga cukup membantu. Posisi Jantho di pelosok memang harus disubsidi, tidak cukup hanya melalui pos anggaran kementerian. Domisili pengajar dan pengelola yang tidak tinggal di Jantho menjadi sebab proses pembelajaran seperti kelas jarak jauh.

Namun, memasuki tahun kedua, dukungan itu tidak diberikan lagi. Keterbatasan anggaran mungkin alasannya. Harapan pada pemerintah provinsi agar mengambil-tanggung jawab ini tidak terjadi. Mungkin Pemerintah Aceh menganggap proyek itu bukan milik mereka. Pemerintah Aceh belum memiliki orientasi dan kesadaran cukup untuk mengembangkan pendidikan seni. Padahal kehadiran pendidikan tinggi seni menjadi aras terbentuknya kebudayaan masyarakat yang maju, progresif, kosmopolit, dan terbuka.

Pola pikir ini harus berubah. Poros pembangunan harus dimulai dari pendidikan. Pengetahuan seni dan budaya yang berada dalam rumpun ilmu humaniora memiliki dimensi yang sama pentingnya dengan rumpun ilmu lainnya seperti ilmu alam/eksakta, sosial, dan teologia. Ia harus dipelajari dalam sebuah sistem pendidikan yang modern. Tanpa strategi pengetahuan dan pendidikan, proses pembangunan hanya sebuah kegiatan rutin ekonomi-politik atau sekedar proyek. Ia tidak subur sebagai keperluan ilmiah, keajekan teknologis, keniscayaan ekonomis, dan kemendesakan sosio-kultural yang memacu pertumbuhan peradaban sehat.

Teknologi, kekuatan moneter, dan sumberdaya alam tanpa kesadaran yang benar hanya menjadi air bah yang menghancurkan. Potensi non-kultural itu bisa merekah melalui pendidikan. Pendidikan mengharumkan budaya ilmiah, rasa ingin tahu, dan habituasi akademis sehingga memengaruhi karakter masyarakat dan pemerintahan. Pendidikan yang baik membuka hasrat pada pengetahuan yang baik melalui hadirnya metode pembelajaran, penelitian, dan komunikasi yang efektif, inovatif, demokratis, kritis, etis, objektif, dll. Dari kampus menular ke penguasa, kalangan bisnis, dan masyarakat. Diakui atau tidak, saat ini kita masih berada di alam tahyul karena perilaku pemerintah dan masyarakat bergerak berdasarkan insting konsumsi dan kolonialisasi tanpa banyak sentuhan ilmiah.

Tantangan Pendidikan
Di sisi lain, tantangan internal pengembangan pendidikan seni di Aceh juga tidak mudah. Pengalaman satu tahun mengajar di ISBI Aceh menunjukkan bahwa daerah ini telah lama meninggalkan pengetahuan seni dan budaya, kecuali budaya pop industrial. Yang patut disalahkan adalah fondasi pendidikan dasar. Pendidikan di sekolah dasar dan menengah berpacu dengan logika matematis-teknokratis dan dijalankan secara militeristis. Belum lagi secara umum mutu pendidikan di Aceh termasuk yang paling tertinggal di Indonesia.

Alam pikir siswa-siswa dalam budaya pendidikan teknokratis pasti tidak akan memilih jalur seni sebagai pengembangan pengetahuan, keahlian, dan profesi. Pendidikan seni berada di altar terendah minat dan kegemaran, setelah eksak, sosial, dan agama. Dari pengalaman mengajar diketahui bahwa pilihan masuk pendidikan seni hanya terminal terakhir atau mengisi waktu luang, karena adanya beasiswa.

Kesalahan ini tentu saja tidak berada pada diri mahasiswa-mahasiswa itu. Mereka ada di dalam moda produksi pendidikan hilir, yang berarti ada kesalahan di hulu. Bisa dilihat bahwa pendidikan seni – selain pengalaman menggambar dan menyanyi secara otodidak – tidak pernah diajarkan di sekolah dasar dan menengah. Sastra tidak dipelajari sebagai proses membaca dan berpikir kompleks, subtil, dan alternatif. Anak-anak itu tumbuh tanpa kesadaran historis, lokalitas, kebudayaan, dan akar etnisitas-kebangsaan karena tidak pernah berjumpa dengan karya sastra anak bangsa.

Ketika saya menguji kompetensi mahasiswa pada matakuliah Kebudayaan Melayu Nusantara, saya memberikan empat novel untuk dibaca. Jika tak baca novel utuh cukup baca sinopsis yang dengan mudah ditemukan di media daring. Novel-novel itu ialah Student Hidjo (1918) karya Mas Marco Kartodikromo, Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli, Layar Terkembang (1937) karya Sutan Takdir Alisyahbana, dan Belenggu (1940) karya Armijn Pane. Sebagian besar mahasiswa tidak bisa menceritakan alur utama kisah dan para tokohnya, apatah lagi harus memberikan kritik dan dekripsi ideologi novel.

Alasan gampangannya karena mahasiswa sekarang semakin “tidak ada waktu membaca”. Mereka semakin suka pengetahuan praktis dan ringan. Alasan lainnya karena mereka memang tidak berminat pada dunia seni. Padahal fondasi pendidikan seni bisa hidup melalui kapasitas membaca sastra. Sastra mampu mencahayai bahasa, filsafat, dan logika seni lainnya. Tantangan inilah yang harus diterobos. Solusinya tidak lain, perbaiki kualitas pendidikan seni sejak tingkat dasar. Kalau tidak, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya di tingkat pendidikan tinggi.

Teuku Kemal Fasya, dosen ISBI Aceh.

~ by teukukemalfasya on November 28, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: