Pertikaian Mazhab dan Nasib Islam Toleran

IMG_2828

Teuku Kemal Fasya

 www.satuharapan.com, 9 Juli 2015

Bagi yang pernah mengenyam pendidikan pesantren terpadu, tentu pernah membaca kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq (1915 – 27 Februari 2000), karya ulama kontemporer asal Mesir. Dengan lugas ia memperlihatkan perbedaan tafsir agama sebagai sesuatu yang kaprah.

 

Buku itu mengompilasi pendapat imam mazhab atas masalah-masalah hukum Islam (fiqh). Melalui buku itu bisa dinilai bahwa perbedaan tafsir terjadi ketika memahami bahasa atau semantik, disamping pengaruh sosio-kultural dan temporalitas. Sesungguhnya dalam Islam sedikit sekali terjadinya konsensus penafsiran (ijma’), lebih banyak perbedaan penafsiran (ijtihadiyah).

 

Para “imam mazhab empat” terutama yang hidup sezaman seperti Abu Hanifah (699-767 M), Malik bin Anas bin Malik (711-795 M), Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i ( 767 – 819 M), dan Ahmad bin Hanbal (780-855 M) terbiasa memahami perbedaan pemikiran dan menghargainya. Pemikir hukum yang lahir setelah itu pun bisa menghidupkan khazanah hukum Islam secara toleran hingga lebih seribu tahun.

 

Ambil contoh masalah wudhu atau mengambil air sembahyang. Perihal membasuh tangan saja terjadi perbedaan, apakah membasuh hingga siku atau tidak. Mayoritas pendapat (jumhur : Abu Hanifah, Syafi’i, Maliki) mengatakan wajib membasuh hingga siku, tapi ada juga pendapat seperti kelompok Dhahiry (skriptualis) yang menganggap tidak.

 

Demikian pula hukum menyentuh perempuan. Mazhab Imam Syafi’i menganggap menyentuh biasa saja membatalkan wudhu dan kesucian. Kalangan imam Hanbali dan Maliki menganggap baru batal ketika sentuhan itu menimbulkan syahwat seksual. Kalangan Imam Hanafi tidak mempermasalahkan sentuhan dengan atau tanpa syahwat. Pembatalan wudhu baru terjadi ketika bercinta.

 

Kasus salat sunnah ketika sedang khutbah Jumat juga beraneka ragam. Ada yang mengatakan praktik itu sunnah (lebih baik dilaksanakan), mubah (tidak berpahala), makruh (sebaiknya tidak dilakukan), hingga makruh tahrim (hampir menjadi tindakan haram).

 

Ambigu

Maka sangat aneh jika kasus “kudeta” di Mesjid Raya Bayt-Arrahman Banda Aceh oleh Front Pembela Islam (FPI) 19 Juni lalu terkait ritual Jumat sebagai satu-satunya tafsir hukum. Aksi FPI itu ikut diliput media massa termasuk nasional, sehingga memunculkan kesan Islam Aceh tidak toleran atas perbedaan, kaku, dan keras kepala.

 

Padahal, tuntutan kelompok itu hanya serpihan-serpihan perbedaan mazhab yang tidak konsensual. Azan dua kali dan memegang tongkat saat khutbah bukan merupakan kewajiban atau rukun khutbah Jumat. Kemudian dimunculkan isu pengelola mesjid ikonik Aceh itu adalah pengikut Wahabi; tuduhan yang memberikan stigma negatif pada kelompok Islam tertentu.

 

Pertentangan tafsir mazhab Islam dalam kasus Mesjid Raya Banda Aceh itu cukup ambigu dan keliru. Perbedaan tafsir tidak terjadi di ruang dialog-akademis tapi menjadi spraktik politis-propagandis. Akibatnya muncullah persangkaan yang memperburuk hubungan antarumat Islam.

 

Jika dilihat sejarah kelahiran Wahabisme di Arab Saudi juga berangkat dari semangat reformasi Islam. Salah satu referensinya adalah tesis Ibn Taimiyah, ulama Islam abad pertengahan. Wahabisme tidak keluar dari jalur Sunni, karena mendasarkan pada mazhab Imam Hanbali) (Prof. Ali Mustafa Yaqub, “Titik Temu Wahabi – NU”, Republika, 14/02/2015).

 

Pemahaman terdistorsi karena jurnalisme tentang Wahabi yang cenderung negatif. Orang mengenal Wahabi dari kebijakan politik pemerintah Arab Saudi yang getol menyerang tradisi, tahyul, dan bid’ah. Beberapa hal serangan itu menyakiti perasaaan Sunni Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti). Di kalangan NU, tradisi dan kebudayaan (al-turats wa al-tsakafah) bisa dijadikan khazanah hukum Islam.

 

Kebencian kepada Wahabi menimbulkan efek liar. Secara tidak disadari, serangan itu bisa beralamat dan menyerang komunitas lain seperti Muhammadiyah. Dengan slogan memerangi tahyul, bid’ah, dan khurafat (hal-hal yang tidak “murni” dari teologi Islam), kredo perjuangan Muhammadiyah memang lebih skriptualis, semantis, dan terkesan formalistis sehingga secara kebetulan dekat dengan Wahabiyah –  berbeda dengan NU yang Syafi’iyah tulen. Pendekatan NU yang ekletis dan menghargai tradisi lokal sebagai preferensi adaptasi hukum Islam (al-‘urf al-hasanah dan al-‘adat al-muhakamah) menyebabkan organisasi bentukan kakek Abdurrahman Wahid ini menjadi lebih diterima dan memiliki pengikut terbanyak di Indonesia dibandingkan ormas Islam lain.

 

Pada jalur lain, NU juga tidak sependapat dengan sikap ideologis FPI dalam memerangi kekufuran dengan cara-cara “ala Wahabi”. Cara FPI yang main kasar dan bersikap represif dalam berijtihad dianggap bukan jalan NU. Jalur pendidikan (tarbiyah) lebih dipilih NU dibandingkan pendekatan pidana/kriminalisasi (jinayah).

 

Akhirnya kalangan Nahdliyin menganggap FPI tidak sepenuhnya Ahlul Sunnah wal Jamaah. Aksi FPI dianggap premanisme berlabelkan Islam. Ideologi NU yang tidak lagi mempermasalahkan Pancasila berbeda dengan FPI yang masih mempermasalahkannya (Juma Darmapoetra, “FPI dan Kesetiaan Bangsa pada Pancasila, NU Online, 09/06/2008). NU menganggap diri lebih Aswaja dibandingkan FPI.

 

Anarkhisme Umat

Pertentangan mazhab dalam Islam di Indonesia hari ini telah mengarah kepada aksi destruktif, distortif, dan ahistoris. Dialektika yang terbangun di kalangan umat Islam menjadi hubungan yang saling membenci dan menegasi. Kekayaan umat Islam Indonesia yang hidup harmoni dalam perbedaan, tiba-tiba melesap oleh pengaruh negatif reformasi politik 1998.

 

Sejak Soeharto tumbang, kelahiran kelompok Islam politik semakin marak dan sebagian tidak selaras dengan semangat keindonesiaan. Kelompok-kelompok itu ikut mendompleng momentum kekacauan politik nasional seperti kelahiran FPI, Laskar Jihad, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).  Sebagian dari mereka terpantik ideologi revivalisme Islam di Timur-Tengah, yang ingin dicangkokkan di Indonesia. Sebagian lainnya benar-benar gerakan politik-ekonomi yang berpatron pada kekuatan impor.

 

Klaim “paling Islam” dibandingkan kelompok tradisi yang telah tumbuh sejak puluhan hingga ratusan tahun di Indonesia juga anomali organisasi baru itu. Kegagalan membaca Indonesia menyebabkan kelompok-kelompok itu sering berkonflik dengan komunitas muslim lain, bahkan dengan kelompok sufisme Islam lokal (tarekat).

 

Sangat disayangkan, kita kehilangan etos umat seperti dicatat antropolog Harvard University, Clifford Geertz. Dalam Religion of  Java (1960) ia menilai keragaman umat Islam Nusantara bisa menjadi modal besar membangun Indonesia baru yang kuat, stabil, makmur, dan demokratis. Trikotomi Islam abangan, santri, dan priyayi bisa hidup dalam realitas sosial yang komunikatif dan kohesif. Dalam Islam Observed (1968), Geertz bahkan memuji keberadaan umat Islam di Indonesia dibandingkan Maroko. Meskipun sama-sama pernah dijajah Eropa, Islam di Indonesia bisa tumbuh fleksibel, adaptif, asketis, dan secara pragmatis mampu menyerap nilai-nilai lokal. Sementara Islam di Maroko cenderung tidak bisa berkompromi, keras, fundamentalis, dan formalistis.

 

Kita sungguh merindukan masa lalu yang damai itu, bukan masa kini yang semakin menyesakkan akibat permusuhan antarmazhab.

 

Teuku Kemal Fasya. Aktivis NU. Lulusan Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

~ by teukukemalfasya on November 28, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: