Dicari, Pemimpin Revolusi Hijau!

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 2 November 2015.

306543

 

Kasus perusakan lingkungan berbasis kepentingan bisnis-ekonomika-rekonstruksi bukan cerita baru di Aceh. Kuasa rekonstruksi berwajah buruk terpapar di banyak tempat. Meskipun publik kesal, tak pernah menjadi hirauan bagi kalangan penguasa.

 

Di antara yang sangat fenomenal daya rusak lingkungannya adalah proyek pencanggihan fasilitas Mesjid Raya Baiturrahman (MRB). Kritik pembangunan ikon Kota Banda Aceh itu, termasuk absennya studi komprehensif atas Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak pernah digubris. Semua melesap di tengah gemuruh mega proyek Rp. Senilai 458 miliar itu (Serambi, 29/7/2015). Di tengah-tengah kritik, diselip harapan (kosong) bahwa MRB akan menjadi Mesjid Nabawi-nya Indonesia.

 

Pertanyaannya untuk siapa penghamburan anggaran yang sedemikian besar itu? Untuk jamaah? Tentu bukan! Alasannya, pertama, berangkat dari rekam sejarah, MRB tak pernah berelasi dengan Nabawi, baik dari simbol atau fungsi. MRB tidak pernah berlimpah jamaah kecuali pada 10 hari pertama bulan Ramadhan dan Salat Jumat. Jamaah yang meluber pun dapat khusyuk di pelataran luar, termasuk di berteduh di bawah pepohonan. Dipastikan tidak ada situasi religio-antropologis berupa laluan ratusan ribu jamaah sepanjang waktu seperti mesjid di Madinah itu saat musim haji atau umrah, di MRB.

 

Kedua, MRB tidak berada di kontinum seperti Saudi Arabia atau Timur-tengah. Aceh berada di utara Sumatera yang dinaungi cuaca lembab dengan suhu panas-tropis. Selalu ada titik ekuilibrium sehingga cuaca ekstrem tidak pernah terbentuk. Hijaunya hutan dan pepohonan adalah penyeimbang ketika perubahan iklim di daerah tropis. Tanah Arab yang tandus dan berpadang-pasir memerlukan rekayasa iklim seperti kanopi elektrik itu. Di sini, semilir pohon palem, ketapang, kurma, meranti, dll memberikan keteduhan sekaligus pelepas oksigen murni. Kini, di musim kemarau kita mulai merasakan “azab” berada di MRB yang kerontang.

 

Ketiga, proyek ini sekaligus sudah membunuh sejarah MRB yang begitu identik dengan momen glorifikasi dan pasifikasi Aceh. Mesjid ini telah dipugar sejak masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), mengalami perluasan pada masa Ratu Nurul Alam Naqiyattuddin (1675-1678), dan terbakar saat perang Belanda di Koetaradja, 6 Januari 1874. Namun, Jenderal Van Swieten telah memerintahkan untuk membangun kembali MRB yang bernuansa arsitektural Turki itu dengan lebih modern. Di satu sudutnya ada pohon geulumpang Jenderal Harmen Rudolf Koehler (3 Juli 1818 – 14 April 1873), yang dijadikan tanda tewas dalam erangan, Oh God, Ik ben getroffen! Ya Tuhan, aku tertembak! (Teuku Ibrahim Alfian, Perang Kolonial Belanda di Aceh, 1990).  Dipastikan sebentar lagi semua pohon dan sejarah akan menghilang.

 

Raja-raja Kecil

Namun, seperti banyak ulasan tentang perjalanan otonomi daerah, munculnya proyek mercusuar seperti itu galib terjadi. Otonomi daerah telah melahirkan fenomena “raja-raja kecil daerah” – sesuatu yang tidak terbayangkan di era Orde Baru – yang memiliki kewenangan besar mengekspoitasi sumber daya pembangunan dan lingkungan sesuka libidonya.

 

Reformasi memang mengubah peta kuasa, dari sebelumnya tersentralisasi di pusat menjadi terdesentralisasi ke daerah. Sayangnya transformasi kuasa lokal itu tidak diikuti kebijaksanaan dalam mengelola sumberdaya alam dan modal secara bertanggung-jawab. Dengan “mantra” partisipasi, pluralisme politik, dan identitas politik lokal, sumberdaya lokal hanya dikuasai oleh lingkaran kecil elite atau oligarki. Maka tak heran, sepanjang 10 tahun perjalanan otonomi daerah sejak 2005, ada 340 kepala daerah/wakil kepala daerah tersangkut kasus hukum, dimana 86, 6 persen atau 284 adalah korupsi.

 

Di antara ruang korupsi yang besar ialah pengelolaan lingkungan dan proyek mercusuar yang tidak bersentuhan dengan kepentingan mayoritas publik. Proyek-proyek itu berjalan pada logikanya sendiri, membungkam logika demokrasi, ekologi, sosial, apalagi kultural.

 

Saking seringnya berulang kasus, melahirkan sinisme di kalangan publik, bahwa setiap kali muncul izin pertambangan dan perkebunan, dan proyek rekonstruksi, dipastikan rakyat bukan yang pertama diuntungkan. Menjelang momentum Pilkada, pola ini semakin sering karena petahana atau tim sukses memerlukan “bubur hangat” untuk memengaruhi konstituen. Itulah sisi negatif demokrasi lokal.

 

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mencatat, degradasi lingkungan Aceh melompati deret ukur, semakin menjadi-jadi sejak era perdamaian dan rekonstruksi. Dalam catatan organisasi peduli lingkungan itu, kerusakan lingkungan Aceh akibat perambahan haram hutan (illegal logging), pertambangan, dan perkebunan sawit mencapai 846 ribu hektar. Jika tidak ada kebijakan berarti, di akhir tahun 2015, kerusakan bisa menembus satu juta hektar! Pengalaman terbaru menunjukkan bahwa banjir bandang yang telah memporak-porandakan Aceh Tenggara (Serambi, 25 Oktober) yang kini menyebar ke Singkil dan Aceh Selatan adalah bagian dari salah urus lingkungan Aceh yang telah cukup lanjut. Demikian pula bencana asap kini menyebar ke Aceh adalah bagian dari penzaliman lingkungan demi kepentingan ekonomis segelintir pengusaha hutan dan perkebunan. Bayangkan bahaya asap ini telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu daerah tidak aman untuk ditinggali di dunia. Menurut data Global Forest Watch, ada 115 ribu titik api yang menyebar dari tiga pulau besar: Sumatera, Kalimantan, dan Papua (Serambi, 28 Oktober)

 

Makanya, “perusakan” MRB yang hanya “butiran debu” jika dibandingkan dengan mega-destruksi Aceh, menjadi penanda tidak sensitifnya pemerintah atas isu-isu lingkungan. Pertanyaan sederhananya, siapa yang bisa mengalahkan kuasa setengah triliun rupiah? Aktivis, masyarakat sipil, kaum terdidik yang peduli? Kekuatan sipil di Aceh masih tertatih-tatih menghadapi korporatokrasi (kuasa tauke) dan kleptokrasi (kuasa mengutil) yang merambat masuk ke dalam sumsum kebijakan dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Kuasa modal bertahta sunyi pada wujud kesempurnaannya.

 

Perilaku ini akhirnya menjadi mimicry, tiruan meskipun tak serupa, oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota. Proyek pelebaran jalan dengan menerabas pohon jalan seperti asam (Tamarindus Indica), angsana (Pterecarpus Indicus), dan beringin (Ficus Benjamina) semakin marak di kota-kota di Aceh. Di antara yang disesali adalah pelebaran jalan Teuku Iskandar, Uleekareng menuju bandara Sultan Iskandar Muda,  Blang Bintang, Aceh Besar, telah memusnahkan puluhan pohon asam yang hidup puluhan hingga ratusan tahun. Di masa lalu upaya itu sempat gagal akibat kritik publik, tapi kealpaan kita langsung dirajam dengan proyek suka-suka.

 

Keadilan Ekologis

Sayangnya, isu-isu tentang keadilan ekologis ini tidak pernah laku sebagai visi perubahan. Kalaupun ada, kerap kalah oleh retorika bombastis yang menghidupi tahyul linguistik.

 

Pilkada menjadi musim semi mekarnya tahyul-tahyul linguistik. Di antara tahyul yang sangat konyol adalah kampanye Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf pada Pilkada 2012 lalu: sedekah satu juta rupiah per kepala keluarga per bulan dan naik haji gratis. Janji-janji tidak masuk akal itu ternyata mampu “merasionalisasi” keputusan pemilih, meskipun kita tahu itu tak lebih flatus vocis, suara kentut.

 

Kini, masalah lingkungan hidup bukan lagi isu jatuh dari langit atau dimonopoli aktivis lingkungan semata. Kerusakan ekologi Aceh semakin memengaruhi daya hidup secara sosial, ekonomi, dan kultural. Betapa kerusakan “peta hijau” telah menggandakan kerusakan lainnya, termasuk kerusakan kecerdasan masyarakat. Ada pertanyaan seloroh, mengapa Indonesia tempo doeloe mampu melahirkan tokoh genius seperti Muhammad Hatta, Agus Salim, Sutan Sjahrir, D.I. Panjaitan, Sitor Situmorang, dan T.B Silalahi? Karena mereka lahir dan besar di daerah Bukit Tinggi dan Toba Samosir yang rimbun, berembun, asri alamnya, dan jernih airnya. Kejernihan air memengaruhi kejernihan pikir. Demikian pula sebaliknya.

 

Sayang, sampai detik ini para kompetitor Pilkada Aceh 2017 masih diisi para medioker untuk isu lingkungan. Di antara mereka ada yang pernah berwacana tentang isu lingkungan, tapi tak lebih sekedar tisu toilet semata. Kita menunggu pemimpin revolusioner yang bisa menyelamatkan alam Aceh, indatu moyang ini.

 

Teuku Kemal Fasya, ikut mengembangkan kajian ekoantropologi.

~ by teukukemalfasya on January 25, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: