Kerikil Perdamaian Aceh

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 1 September 2015

hqdefault

 

24 Agustus lalu, program “Target Operasi” Metro TV mengangkat kisah sekelompok eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersenjata di Aceh. Nurdin Ismail atau Din Minimi menjadi kelompok bersenjata paling diburu saat ini. Mereka dianggap bertanggung-jawab atas sejumlah kekerasan, perampokan, pemerasan, dan pembunuhan termasuk kepada anggota TNI.

 

Meskipun demikian, fenomena Din Minimi ini membuka mata publik atas ketidakberesan perdamaian Aceh. Kelompok ini mempersalahkan pemimpin Aceh saat ini yang nota bene adalah bekas elite GAM yang tidak memperhatikan kesejahteraan dan berlaku adil bagi semua korban konflik dan eks kombatan.

 

Sayangnya, jalan memanggul senjata mereka juga keliru. Bukan saja pesan ketidakadilan menjadi kontradiktif, proses penanganan atas reaksi itu juga dilematis. Kasus terakhir, tewasnya Junaidi alias Beurijuek – yang diduga anggota Din Minimi – di tangan aparat kepolisian melahirkan protes meluas di kalangan sipil Aceh (Serambi, 30 Agustus).

 

Problem ini menjadi kerikil di dalam sepatu perdamaian Aceh – mengutip kata-kata populer mantan menteri luar negeri era Soeharto, Ali Alatas ketika menyitir kelompok Fretilin yang menyuarakan kemerdekaan Timor-Timur. Realitas konflik ini menjadi lubang hitam yang menyedot energi positif perdamaian yang tahun ini dirayakan satu dekade Nota Kesepahaman Helsinki.

 

Parasit Perdamaian

Konflik keamanan, meskipun tidak seburuk di era konflik, tetap menjerikan. Situasi damai Aceh berparasit oleh aksi-aksi kekerasan. Ingatan akan masa konflik kembali terngiang. Faktor kericuhan eks GAM yang muncul sejak beberapa tahun pascadamai seperti terpancar silau kotak pandora. Salah satu titik masalah karena belum berjalannya proyek rekonsiliasi secara komprehensif dan mendasar.

 

Poin-poin MoU Helsinki sendiri masih ada yang terlantar. Salah satunya belum terbentuknya Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) (poin 2.2 poin dan 2.3 MoU Helsinki 2005) untuk menyelesaikan sisa luka masa lalu. Macetnya program pengadilan HAM dan KKR tak lepas dari pertimbangan pemangku kepentingan politik lokal di Aceh yang mulai konformis dengan situasi damai sekarang. Sesungguhnya ketakutan elite politik Aceh berjalannya proyek KKR dan Pengadilan HAM bukan karena efek yang akan ditimbulkan, tapi dianggap bisa menjadi senjata bumerang. Namun demi keadilan dan kebenaran, biaya ini harus diambil.

 

Nilai-nilai idealistik tentang penyelesaian masa lalu, mengalami domestifikasi di dalam undang-undang Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006). Sejak awal poin ini memang seperti disunyikan. Bahkan sesungguhnya poin pengadilan HAM dan KKR adalah termasuk yang dihindari oleh elite GAM pada masa perundingan di Helsinki.

 

Dalam pasal 229 ayat 2 dan 3 UU No. 11 tahun 2006 disebutkan pembentukan KKR di Aceh tidak dapat dipisahkan dari KKR nasional dan dilegitimasi melalui undang-undang. Ayat 4 mengatur fungsi yang terbatas bahwa penyelesaian dilakukan melalui pendekatan adat; sesungguhnya bisa mencederai aspek terdalam keadilan, yaitu kebenaran.

 

Permasalahan akhirnya menjadi membelit ketika undang-undang KKR (UU N0. 27 tahun 2004) dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada 7 Desember 2006. Bukan saja membuat peluang menghadirkan KKR sulit, tapi juga keberadaan KKR Aceh tidak memiliki legitimasi. DPR Aceh memang mengesahkan qanun KKR pada akhir 2013 (Qanun No. 17 tahun 2013). Namun qanun ini seperti mati suri karena Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan lampu hijau. Surat klarifikasi mantan Mendagri Gamawan Fauzi pada 1 April 2014 atas Qanun KKR dijadikan acuan legislatif Aceh untuk tidak bekerja.

 

Secara umum Qanun KKR cukup baik, kekurangan sana-sini adalah wajar. Kehadirannya tak lain berkat desakan dan desain kelompok sipil Aceh yang prihatin sikus kekerasan akan kembali di masa damai ini. Upaya aktivis HAM untuk terus menggulirkan ide pembentukan komisioner KKR masih terbentur belum adanya restu dari partai-partai politik di Aceh, termasuk Partai Aceh (PA).

 

Upaya untuk menghidupkan kembali UU KKR seperti yang sempat diwacanakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akhir tahun lalu belum menjadi wacana resmi dan program legislasi nasional. Bisa dipahami bahwa untuk menghidupkan kembali UU KKR akan berhadapan dengan tembok besar militer yang tersangkut kakinya di masa lalu.

 

Pernyataan Jokowi pada peringatan HAM sedunia pada 10 Desember 2014 memberikan angin segar. Ia menyebutkan ada dua cara menyelesaikan luka masa lalu: melalui rekonsiliasi menyeluruh dan pengadilan HAM ad hoc (http://elsam.or.id/2014/12/menunggu-komitmen-presiden-jokowi-dalam-menyelesaikan-pelanggaran-ham-masa-lalu). Namun pidato penuh harapan itu tertelan pelbagai masalah hukum dan ekonomi nasional yang semakin berat. Jokowi juga mengalami problem psikologis karena pada waktu hampir bersamaan, terjadi pembunuhan empat siswa SMA di Paniai, Papua.

 

Rekonsiliasi atau Melupakan?

Meskipun demikian, desakan melakukan rekonsiliasi di Aceh harus bisa menilai aspek-aspek kritikal lainnya, termasuk apakah Aceh sungguh memerlukan rekonsiliasi ataukah masa lalu cukup dikuburkan dengan melupakan dan menjalankan program kesejahteraan seperti sejarah Rusia, China, dan Turki?

 

Tidak semua pengungkapan masa lalu juga terkandung manis. Pengalaman Afrika Selatan misalnya, proses rekonsiliasi mengalami titik balik. Fermentasi sejarah terjadi dan masalah ketidakadilan masih dialami kelompok perempuan. Penyetuju proposal rekonsiliasi yaitu African National Congress (ANC) telah terjebak kepada dirinya sendiri ketika proyek itu dijalankan. Saat ini ANC tidak dianggap sebagai partai reformis bagi masyarakat Afrika Selatan karena mereka juga terlibat dengan tindak kejahatan dan korupsi.

 

Refleksi tentang pentingnya qanun KKR Aceh bukan sekedar untuk mempermalukan pelaku kejahatan, tapi merestorasi nilai-nilai keadilan dan kebenaran agar hadir di tengah masyarakat dan melindungi korban dari penistaan sosial dan hukum. Langkah kritis lebih diperlukan dibandingkan langkah politis dan programatis.

 

Kekerasan yang banyak dihubungkan dengan PA sebagai trasformasi GAM saat ini juga menunjukkan bahwa sebagai representasi korban masa lalu tidak cerdas meniti jalan di era keadilan transisional (transtitional justice). Kemenangan PA di dalam beberapa momen elektoral disebabkan keberhasilan mereka merebut simbol kelompok paling berduka di Aceh akibat konflik, ke depan belum tentu simbol itu masih terang-benderang. Pertikaian sesama eks GAM baik dengan kelompok Irwandi cs dan atau eks kombatan sempalan lain menunjukkan bahwa PA masih harus melakukan proses rekonsiliasi dengan sesama mereka, sebelum berbicara tentang proses keadilan secara menyeluruh untuk masyarakat Aceh.

 

Di antara semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, kasus HAM Aceh dan Papua memang menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk diselesaikan. Jika Aceh lebih beruntung karena memiliki akta damai – meskipun kadang artifisial – proyek rekonsiliasi masih belum berjalan. Komnas HAM sendiri juga belum mensertifikasi para korban konflik Aceh, berbeda dengan nasib sebagian besar korban peristiwa 65, Talangsari, dan penculikan era reformasi 1998.

 

Rekonsiliasi elite GAM eksil dengan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 telah melahirkan Nota Kesepakatan Damai dan berbuah mulusnya proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami. Demikian pula pemerintahan Aceh, saat ini bisa dikatakan lebih mandiri (self-government), tidak melulu didikte Jakarta. Namun, rekonsiliasi sebenarnya ialah memenangkan hati korban yang masih menanggung derita dan hidup dalam kemiskinan. Seperti kontrasnya foto gubuk reyot korban konflik yang disandingkan dengan istana Wali Nanggroe yang beredar di media sosial. Inilah kerikil dalam damai Aceh, jangan diabaikan.

Teuku Kemal Fasya, pegiat kemanusiaan dan fasilitator perdamaian.

~ by teukukemalfasya on January 25, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: