Pilkada dan Etika Kuasa

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 12 Agustus 2015

FOKUS_COVER-702x336

 

Ramadan adalah momentum pengolahan batin, mengekang  hawa nafsu termasuk nafsu kuasa. Idul Fitri menjadi momentum pembebasan dan kebersihan jiwa. Namun berita yang muncul di pasca-Ramadan dan Idul Fitri di Aceh malah tentang hasrat elite-elite politik Aceh untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

 

Dimulai oleh isyarat Gubernur Zaini Abdullah untuk kembali mempertimbangkan naik sebagai gubernur pada 2017 mendatang (Serambi, 23/7). Pernyataan ini menjadi pemantik yang membakar tokoh-tokoh senior eks GAM lain untuk juga unjuk diri, seperti mantan gubernur Irwandi Yusuf, wagub Muzakkir Manaf, dan Zakaria Saman (Serambi, 24/7). Tak tertinggal beberapa tokoh masa silam, seperti mantan bupati Aceh Utara Tarmizi Karim dan juga mantan bakal calon wakil gubernur Aceh Pilkada 2006, Nasir Jamil.

 

Kontradiksi Nalar

Adakah yang salah dengan pencalonan itu? Jika memakai perspektif politik Übermensch Nietzschenian, tidak! Menurut filsuf posmodernisme asal Jerman, Friedrich Nietzsche, politik yang hadir sebagai praktik tidak ada ruang yang paling kuat moralitasnya selain hasrat untuk berkuasa (will to power). Zaini menyatakan keinginannya untuk kembali naik pada 2017 tidak melanggar hukum mana pun, meskipun kita tahu saat itu ia akan berumur sangat uzur: 77 tahun.

 

Tapi tentu dalam alam yang semakin beradab, politik kuasa bukan satu-satunya. Ada pertimbangan nalar dan nurani yang menjadi keseimbangan bagi demokrasi serta etika sebagai penyuburnya. Politik yang hanya sebagai kontestasi elektoral, hegemoni, dan dominasi sebenarnya makin ditinggal waktu. Bukan semangat zaman lagi jika politik hanya upaya berkuasa ala Machivellianistik. Padahal hasrat terlalu besar untuk berkuasa kadang tidak disadari menggerogoti nalar sang penguasa sendiri. Bayangkan, bagaimana kita mendudukkan logika ini: Zaini menyatakan ingin naik kembali sebagai gubernur di tengah kekecewaannya atas prestasi dan kinerja pemerintahannya!

 

Demikian pula kekecewaan Zakaria Saman terhadap politik kepartaian PA. Kita tahu Zakaria bukan sosok biasa dalam partai lokal eks kombatan itu. Namun, pernyataannya akan maju melalui calon independen karena dianggap jalur ini lebih demokratis, adalah kontradiksi dan wujud “ketidaksadaran” nalar Pilkada 2012. Masih ingat pilkada saat itu? PA (dan Zakaria adalah unsur petinggi partai) mengharamkan calon independen, kini malah “mensunnahkan”. Itu belum termasuk wacana politik di masa lalu eks GAM yang ingin amandemen Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 sesegara mungkin, kini ditabukan.

 

Sekedar menyegarkan kembali ingatan, sebulan setelah UU itu disahkan, pihak GAM yang diwakili Malik Mahmud eminta kepada Pemerintah R.I agar UU PA direvisi karena dianggap masih ada pasal-pasal tidak sesuai dengan MoU Helsinki. Pernyataan itu kembali diulangi setahun kemudian melalui surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembalikan logika dan kesadaran itu terjadi pada Pilkada 2012, bahwa UU PA seperti MoU Helsinki, harga mati dan tidak boleh diubah!

 

Dimensi etis inilah yang perlu dilihat menjelang Pilkada 2017. Aspek etika, yang mengatur politik sebagai proses pengadaban dan pendewasaan demokrasi, masih terkesan kering sebagai wacana dan praktik. Politik sesunguhnya jalan menuju kebaikan bersama (bonum commune/ maslahah mursalah), baru akan terealisasi sebagai kebaikan ketika asas keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesetaraan, dll dimasukkan ke dalam diskursus.

 

Etika politik sebagai etika kuasa menuntut dedikasi yang besar pada pengabdian, dikombinasikan melalui keteladanan memimpin dan kecerdikan menyeimbangkan perbedaan. Orang mengingat Soekarno, Moammar Khadafi, Jose Mujica, dan Ahmadinejad bukan karena mereka pernah menjadi presiden, tapi karena kebijaksanaan yang mereka hadir dan memesona publik. Terlepas mereka memiliki kesalahan pribadi sebagai manusia, tak mengurangi warisan politik mereka kepada masyarakat dan bangsanya. Mereka adalah sejarah yang menyatu dalam dialektika dinamis politik masyarakatnya.

 

Pribadi Kecil

Hari ini kita melihat segerombolan politikus yang memasang ancang-ancang dan strategi pemenangan menjelang momentum Pilkada 2017 dengan keriangan yang memalukan. Menyatakan diri siap maju dalam pilkada tanpa pernah menunjukkan prestasi adalah kecabulan politik. Aib politik yang dipamerkan melalui pancaran citra kompleks (complex images) dan sistem impresario (uang, pemodal, tim sukses, preman, kewenangan) adalah wujud kekerdilan jiwa politik. Itu mereka  melakukan demi bisa menjadi penguasa, bukan pemimpin atau ayah bagi publiknya. Tidak ada lagi Abu Beureueh dan Ayah Muzakkir Walad!

 

Hal ini sangat terlihat dalam sejarah pemimpin-pemimpin yang dilahirkan melalui rahim pilkada. Sebelumnya publik tidak pernah mengenal mereka, baik dalam pikiran atau hati sebagai calon pemimpin, tiba-tiba memamerkan keinginan untuk jadi bupati/walikota/gubernur. Ini tentu memalukan.

 

Sesungguhnya ini juga kelemahan demokrasi lokal yang harus dikoreksi, ketika pilkada memungkinkan “yang bukan siapa-siapa” (no body man) bisa menjadi “segalanya” (a man for all people). Ketika musim pilkada, tiba-tiba muncul sosok berjiwa besar, pemurah, penyabar, dan pekerja berkeringat untuk rakyat. Namun, ketika pilkada selesai, baik berhasil menjadi kepala daerah atau tidak, mereka kembali menjadi “manusia biasa”, bahkan lebih buruk.

 

Bagi yang berhasil terpilih sebagai kepala daerah, hilang sudah pengalaman menyambangi masyarakat bawah (saweu ureung gasin). Kekuasaan mengubah (atau mungkin memaksimalkan potensi yang selama ini tersimpan) sebagai sosok eksklusif dan harus disambangi. Hilang sudah kesabaran sebagai ayah, abang, atau bunda bagi rakyatnya. Cenderung marah-marah dan menyalahkan rakyat ketika hadir ke kantor atau berdemonstrasi menyatakan gagalnya pembangunan.

 

Serta-merta mereka menjadi sosok introvert dan malu ketemu rakyat. Cermin yang dilihat hanya tim kerja yang dipilih berdasarkan politik delusif perkauman dan kekerabatan. Kita jarang melihat tim SKPD dipilih berdasarkan objektivitas, keunggulan nalar, dan keterampilan memimpin. “Tim palsu” inilah yang menjadi kelompok sorak-sorai yang bisa memanipulasi keberhasilan politik melalui cerita isapan jempol. Kamuflase pun semakin berjaring laba-laba ketika sosok pemimpin yang ditampilkan sepenuhnya ramah, sopan, alim, dan bijak bestari. Karena prestasi minim, jualan citra adalah peluang paling aman.

 

Semakin susah mencari pelanjut Bu Risma (walikota Surabaya), Kang Emil (walikota Bandung), dan Pak Amran (mantan walikota Sawah Lunto) dalam momentum pilkada, ketika yang muncul hanya pemain sirkus minim kecerdasan politik dan keterampilan memimpin. Kita perlu pemimpin yang bisa mengarahkan politik menjadi jalan prinsipil bijaksana, untuk hidup berbahagia dan sejahtera, serta tidak  menambah derita. Itu baru terjadi jika etika memupuk politik dalam batas-batas nalar dan nurani agar tidak terpeleset menjadi lalim dan serakah.

 

Teuku Kemal Fasya, pemikir antropologi politik.

~ by teukukemalfasya on January 25, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: