Sejarah Kompleks Perempuan Subaltern Aceh

Teuku Kemal Fasya

Serambi Indonesia, 16 Desember 2015

IMG_20150211_075102

 

Ruang publik kita tidak sepenuhnya adil, apalagi terhadap perempuan. Wacana HAM, demokrasi, dan Islam yang semakin menyelubung ruang Aceh sejak perdamaian Helsinki masih belum banyak mengubah perilaku dan kebaikan publik. Masih banyak kepiluan. Saya menemukan satu lagi kisah pilu itu ketika mengisi kelas menulis bagi aktivis muda Lhokseumawe yang dikelola Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, 5 Desember lalu.

 

Kisah itu dialami oleh Rida, ibu muda dengan seorang anak. Awalnya saya anggap ia mengarang fiksi, tapi ia sedang menuliskan sejarah hidupnya sendiri. Ia bercerita tentang pernikahannya yang penuh derita. Sang suami meninggalkannya demi perempuan lain dan membiarkan buah hati mereka tanpa kasih-sayang dan pembiayaan. Rida sendiri membanting-tulang dengan merantau ke Malaysia.

 

Akhir Oktober lalu ia mendapatkan kabar, anaknya, Puteri (13 tahun), berencana bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangan. Puteri melakukan itu di tengah keputus-asaan karena tidak pernah merasakan kehadiran figur orang tua. Sang anak tumbuh di tengah lingkungan yang selalu mengejeknya sebagai anak tanpa ayah. Ia merasa tidak memiliki cinta seperti yang dimiliki teman-temannya. Ia hidup dengan perasaan miskin kasih-sayang dan penuh kekalutan, tergulung-gulung dalam palung waktu hingga tersesat dan menyilet nadi tangan.

 

“Fiksi” Derita

Masalah yang dihadapi Rida dan Puteri bukan hal baru di Aceh. Banyak Puteri dan Rida lain yang dianggap “fiksi” oleh publik. Kita kurang tanggap atas masalah seperti ini dan dianggap kurang besar dibandingkan isu rekonsiliasi politik, pilkada, tatakelola pemerintahan, dan pengelolaan lingkungan yang sama buruknya di Aceh. Isu 10 perdamaian Aceh pun masih berputar-putar di kanal-kanal elitis, belum masuk pada masalah-masalah detil seperti ini.

 

Padahal tahun ini juga diingat sebagai puncak derita perempuan dan anak. Tahun 2015 Aceh dikenang sebagai daerah paling tinggi persentase kasus kekerasan seksual terhadap anak se-Indonesia. Hingga Juni 2015, 256 kasus kekerasan menimpa anak-anak Aceh, didominasi kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan (tempo.co, 21/10/15). Para pelaku paedofilia itu bukan hanya masyarakat bawah dan tidak terpapar ilmu agama, bahkan teungku mengaji pun ikut menjadi pelaku pencabulan kepada santrinya (Serambi, 29/10/15). Tak kurang bejat, tindakan pemerkosaan juga dilakukan secara berjamaah kepada bocah yang seharusnya dilindungi (“Murid SD Digilir Empat Pria”, Serambi, 5/10/15).

 

Di sisi lain, keberadaan lembaga seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh masih belum terampil mengadvokasi isu-isu kekerasan kepada perempuan dan anak, hanya terlibat program simbolis/karikatif untuk isu-isu pembangunan perempuan yang ujungnya bernuansa patriarkhal dan superfisial.

 

Misi “memajukan kualitas hidup perempuan dan pelibatan perempuan dalam proses dan jabatan politik” yang dituliskan BP3A hanya akan terjadi ketika problem dasar penindasan sesama manusia secara esensial dan kultural dibenahi, yaitu penindasan terhadap perempuan. Apakah aksi mulia itu mampu dilaksanakan manakala kegiatan seremonial berbasis proyek lebih dikedepankan? Kegiatan progresif dan bernuansa aktivisme sosial masih kurang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, akibat kepikunan kebijakan dan obesitas birokrasi yang dialami.

 

Peradaban Baru

Problem ini telah menjadi peradaban baru di Aceh. Pemicunya tidak dapat dikatakan secara substansial karena problem kemiskinan dan buruknya kecakapan pemerintah pascaperdamaian saja. Problem ini lebih luas dari kompetensi pemerintahan, apalagi yang tidak cakap. Ketidak-adilan kepada perempuan meluas karena “sumsum teologis” masyarakat memang tidak sehat dan kemudian berkembang dalam ritus-ritus kekerasan.

 

Salah satu yang ikut berpotensi adalah pemahaman tentang poligami sebagai hak istimewa laki-laki. Entah bagaimana masuknya, teks teologis ini serta-merta berkembang di dalam fakta antropologis masyarakat melalui praktik yang malah jauh dari etika Islam. Sejarah dari teks suci ini juga tidak pernah diperiksa dengan nalar historis dan teologis yang mumpuni. Benarkah praktik poligami akan melahirkan sesuatu adil bagi perempuan-perempuan yang dikawini itu?

 

Dalam banyak kasus konseling kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan aktivis pro keadilan gender terlihat, motif poligami sering dilakukan setelah berlangsungnya babak pengabaian istri tua. Poligami diterima dengan terpaksa atau dengan tipuan. Meskipun penyebutan frasa berikut bukan untuk menyudutkan perilaku poligami yang sedang “sial”, tapi penting sebagai renungan: “Saat sedang berjuang menuju kesuksesan ia setia dengan satu istri. Ketika telah berada di puncak kesuksesan ia lupa dengan istrinya, tergoda menambah istri lagi, yang malah menyebabkannya jatuh ke titik nadir kehidupan dan keburukan”.

 

Tanpa harus mencari pembenaran dari fakta empiris, teks teologis Quran pun terlanjur dibaca secara keliru (misreading). Menurut Fazlur Rahman, pemikir Islam Chicago University kelahiran Pakistan (dalam Islam, 1968), menyebutkan ayat tentang peluang poligami harus dilihat sebagai proses evolusi dari perbudakan perempuan di masa jahiliyah menuju kepada pengakuan perempuan sebagai subjek otonom di masa kontemporer. Pembolehan itu sendiri diberikan melalui persyaratan yang hampir mustahil dilakukan oleh libido manusia, yaitu berlaku adil. Bahkan ada ayat yang sengaja disunyikan, “Engkau tidak akan berlaku adil di antara istrimu, betapa pun kamu menginginkannya” (QS An Nisaa (4) : 129).

 

Problem ini semakin tak tepermanai di Aceh. Perempuan (janda dan anak-anak) miskin ekonomi dan status sosial akan menjadi seperti dikatakan Gayatri Spivak, feminis poskolonial: subaltern. Mereka masuk ke dalam kolom societal non-hegemonik yang bisa dijadikan apa saja tanpa otonomi subjek untuk proyek peradaban patriarkhal (Stephen Morton, 2008 : 156). Di tadris agama mereka disebut “setengah beriman”, di status negara mereka menjadi objek hukum rentan, dan di tengah proses hukum mereka hanya layak menjadi tersangka. Perempuan masih terapung-apung di lubang hitam peradaban.

 

Terkait momentum Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) yang berlangsung sejak 25 November hingga 10 Desember tahun ini, maka penting untuk membuat babak baru penghapusan sejarah subaltern perempuan Aceh. Siapa saja dari kita: suami, ayah, guru, atau aktivis harus mengangkat status perempuan, dari citra segala korban kekerasan menuju pilar-pilar kemuliaan bangsa. Membela mereka sama pentingnya dengan melindungi korban-korban kekerasan lainnya.

 

Teuku Kemal Fasya, dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on January 25, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: