Tingkat Kedemokratisan Pilkada Kita

Teuku Kemal Fasya

Kompas, 28 Desember 2015

Pilkada Tangsel

 

Yang patut disyukuri dari pemilihan kepala daerah (Pilkada ) serentak 9 Desember lalu adalah tidak terbuktinya teror kekerasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Suasana cenderung sejuk seperti musim penghujan saat ini.

 

Memang ada lima daerah yang tertunda pelaksanaannya dari 269 daerah yang dijadwalkan (Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Fakfak, Kota Pematan Siantar, dan Kota Manado), tapi tidak sampai menganggu keamanan dan ketertiban. Manado dan Gowa sempat bergejolak, tapi tidak cukup mengkhawatirkan.

 

Publik nasional tidak disuguhi drama kekerasan dan praktik defisit demokrasi yang memalukan. Ini merupakan sukses penting dan indah bangsa ini untuk dunia, bahwa kita bisa mengelola pemilihan lokal tanpa bakar-bakaran.

 

Empat Keindahan

Hal pertama yang paling indah dan mengejutkan adalah banyaknya pasangan kepala daerah perempuan yang terpilih. Dari perhitungan cepat, setidaknya ada 35 perempuan berhasil mengukir sejarah sebagai kepala/wakil kepala daerah atau setara dengan 13,25 persen dari total pilkada.

 

Sebagian nama telah diduga menang karena berstatus petahana yang sukses seperti walikota Surabaya Tri Rismaharini (85,62 persen), walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani (60,2 persen versi Charta Politika), dan bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari (88,76 persen versi Lingkaran Survei Indonesia). Di Klaten, bahkan pasangan bupati dan wakil bupati yang memenangi pilkada keduanya perempuan (Sri Hartini dan Sri Mulyani).

 

Secara positif, keberhasilan para perempuan itu menunjukkan wajah politik yang semakin berubah dan egaliter. Prasasti politik patriarkal semakin terkikis oleh bukti kemampuan perempuan dalam pemerintahan. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan secara de facto bisa eksis dan sukses melakukan sesuatu dalam politik, setelah beberapa kurun waktu secara de jure dianggap tidak eksis dan pasti gagal mengemban tanggung-jawab publik (Dewi Candraningrum, 2013 : 11).

 

Namun, realitas ini harus dibedah secara kritis per kasus, karena hegemoni dan politik patronase masih ikut menentukan keberhasilan di antara pemenang. Kita pun tak bisa menutup mata, perempuan kadang dianggap “pemanis” dalam politik, seperti suara seorang pemilih asal Depok yang bosan dengan pasangan laki-laki melulu, dan menginginkan seperti Tangerang Selatan yang memiliki pasangan kinyis-kinyis.

 

Kedua, pelbagai peluang untuk memperbesar libido kekuasaan tanpa etika berhasil diredam melalui perbaikan regulasi. Kesempatan pasangan kalah mengajukan pembatalan hasil pilkada dipersempit melalui margin selisih maksimal 0,5 – 2 persen, tergantung populasi penduduk daerahnya (pasal 158 UU No. 8/2015). Ini sekaligus mengurangi beban kerja Mahkamah Konstitusi memutuskan limbah politik pascapenetapan oleh KPUD sekaligus mempersempit politik main mata seperti hakim MK seperti Akil Mochktar.

 

Demikian pula pemasangan alat peraga dan iklan media massa/elektonik sepenuhnya ditanggung KPUD (pasal 5 (2) Peraturan KPU No. 7/2015). Pada pilkada kali ini kuasa modal tidak cukup terlihat. Mekanisme ini juga ikut memperkecil potensi korupsi sang pemenang dan “jurus mabok” sang pecundang akibat modal politik hangus terlalu banyaknya.

 

Ketiga, keberhasilan Partai Nasdem memenangi  129 Pilkada yang diusung atau didukung menjadi realitas politik baru nasional. Dalam waktu singkat, partai yang baru ikut pemilu 2014 dan memeroleh 8,4 juta suara (6,72 persen) berhasil menjadi penantang serius dunia politik ke depan dengan meraup kesuksesan mencapai 50,9 persen (dari 253 daerah). Hasil lain diterima Golkar. Meskipun mengusung nama besar sebagai partai pemenang kedua pemilu 2014 (18,4 juta suara/14,75 persen), keberhasilan Golkar “hanya” 52 persen versi hitung internal (kompas.com, 11/12). Ini menunjukkan timbangan politik etik masih digenggam publik. Partai yang terus mengkhianati konstituen pasti akan ditinggal.

 

Keempat, pilkada kali ini masih mampu menegakkan rasionalitas politik, bahwa popularitas tidak selalu menjadi penentu elektabilitas. Ada faktor yang lebih kompleks untuk dipilih dibandingkan “sekedar artis”. Pada pilkada kali ini ada enam selebritas yang ikut serta, hanya tiga yang berhasil, yaitu Zumi Zola di Jambi (59,48 persen), Pasha “Ungu” di Palu, Sulawesi Tengah (37,85 persen), dan Emil Elestianto di Trenggalek, Jawa Timur (70 persen). Adapun  Maya Rumantir (Sulawesi Utara), Dedi “Miing” Gumelar (Karawang), dan Helmi Yahya (Ogan Ilir) gagal memenangkan hati rakyat. Kesimpulan ini tetap menyemangati politikus, bahwa yang berkeringat lebih banyak akan mendapatkan tempat dalam politik agregasi dibandingkan sekedar tampang beken.

 

Sang Buruk Rupa

Namun tidak semua realitas pilkada serentak ini berwajah cantik.  Ada juga si buruk rupa yang perlu diantisipasi pada pilkada mendatang.

 

Di antara yang paling buruk adalah sepinya pemilih sebagai konsekuensi tidak berisiknya friksi antarpartai dan massa pendukung. KPU gagal mencapai target angka partisipasi  77,5 persen. Di banyak daerah angka partisipasi pemilih dibawah 60 persen. Bahkan di Medan, Sumatera Utara, angka partisipasi pemilih dibawah 30 persen! Hanya di pusat perhatian publik nasional sajalah seperti Depok dan Surabaya tingkat partisipasi cukup baik.

 

Buruknya partisipasi memang tidak memengaruhi hukum ketetapan hasil pilkada. Pilkada tetap sah secara de jure, tapi menghadapi kendala pada legitimasi populis dan etik. Ini akibat publik menganggap pilkada hanya “permainan bagi orang kotaan” dan tidak berhubungan dengan harapan dan visi apapun bagi perubahan di dunia nyata. Titik kritisnya mulai terlihat pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih tidak mencapai 70 persen.

 

Salah satu benih penyakit serius atas perjalanan demokrasi elektoral 15 tahun terakhir ini adalah kegagalan mendeliver kesejahteraan bagi rakyat. Yang terjadi malah ambiguitas: demokrasi elektoral menjadi instrumen kemakmuran bagi elite politik, dan meninggalkan ceruk kesengsaraan semakin luas di kalangan rakyat (Cornelis Lay, 2012 : xiv).

 

Keburukan tingkat partisipasi ini bisa menjadi bumerang baru dalam perjalanan demokrasi ke depan. Pertama, peluang ini semakin menyuburkan borjuisme, elitisme, dan dinasti dalam politik sekaligus mematikan representasi popular dan inisiatif-inisiatif politik alternatif khas anak muda. Kedua, apatisme publik pada model-model demokrasi partisipatif  bisa semakin menjauhkan mekanisme kesejahteraan, karena pemerintah bisa berjalan tanpa kesadaran dan kontrol publik. Ketiga, yang paling buruk adalah kerinduan publik pada model-model kediktatoran politik seperti Orde Baru atau sistem khilafah.

 

Jika yang ketiga terjadi, sempurna sudah demokrasi kita sakit parah. Waktu akan menguji sosok-sosok kepala daerah baru ini, apakah keberhasilan mereka kali ini mampu menyuburkan demokrasi lokal atau sama seperti perilaku elite nasional: menghidupkan mesin oligarki dan berlibur di kapal korporatokrasi!

 

Teuku Kemal Fasya, peneliti demokrasi lokal. Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

~ by teukukemalfasya on January 25, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: