Islamikah Banda Aceh?

Teuku Kemal Fasya

 Serambi Indonesia, 26 Mei 2016

Bunda

17 Mei lalu di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta, Maarif Institute (MI) merilis hasil survei tentang Indeks Kota Islami (IKI) Indonesia. Maarif Institute adalah sebuah lembaga pengembangan pemikiran yang didirikan Syafi’i Maarif, mantan ketua PP Muhammadiyah yang terkenal pluralis dan demokratis. Buya Syafi’i adalah lulusan Chicago University. Ia sempat belajar langsung dari pemikir Islam Pakistan, Fazlur Rahman. MI dikelola cendekiawan muda Muhammadiyah progresif-moderat yang telah terkenal kredibilitasnya.

 

MI menyeleksi 29 kota di Indonesia. Kota yang terpilih adalah ibukota provinsi dan kota-kota yang mendeklarasikan Syariat Islam melalui pemberlakuan perda/qanun. Akhirnya terpilih tiga kota paling islami: Denpasar, Bandung, dan Yogyakarta. Skor ketiga  kota itu adalah 80,64. Adapun kota yang paling “tidak islami” adalah Kupang (59,39), Padang (58,37), dan Makassar (51,28).

 

Survei MI

Survei MI ini mengingatkan kita kepada hasil riset Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari berjudul How Islamic are  Islamic Countries yang dipublikasikan hampir enam tahun lalu.

 

Indikator MI mirip yang digunakan para dosen The George Washington University itu, yaitu memformulasikan ukuran keislaman kepada hal-hal profan, konkret, dan produktif, bukan semata aspek transedental dan esoterik. Kadar keislaman tidak diukur dari populasi atau klaim formal komunitas atau negara Islam, tapi dari dampak finansial, ekonomi, sosial, hukum, dan politik di negara itu.

 

Dengan  spesifik Rehman memunculkan pertanyaan retoris, apakah Islam hanya soal nama dan klaim? Ataukah Islam itu menyangkut nilai-nilai yang memberi manfaat secara empiris pada pengembangan manusia, solidaritas kemanusiaan, dan perkembangan ekonomi? (Global Economy Journal, Vol I Issu 2 Article 2, 2010 : 2).

 

Dari hasil riset gabungan indeks kualitatif dan kuantitatif itu, muncul tiga “negara kafir” sebagai paling islami : Selandia Baru, Luxemburg, dan Irlandia. Indonesia sendiri berada posisi 140 dari 208 negara, lebih buruk dari Mali (130), Arab Saudi (131), dan Burkina Faso (132) yang pernah menjadi negara terburuk fasilitas publik di Afrika. Kondisi negara Islam terbaik pasti karena indeks kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politiknya, seperti Malaysia (38), Kuwait (48), dan Brunei Darussalam (65).

 

Demikian pula riset MI. Mereka mendefinsikan Islam sebagai agama dan peradaban (ad-diin wa an-ni’mah).  Sebenarnya kata an-ni’mah  lebih tepat dipahami hulu peradaban. Kreativitas, pengetahuan, dan kebudayaan adalah ni’mah manusia dalam membangun sejarah dan peradaban. Model pendefinisian kota islami MI tidak lepas dari tujuan Syariah (maqasid syariah) yaitu menggabungkan aspek ritual keagamaan formal (al-kitab), kepemimpinan dan tatakelola pemerintahan (al-hukma wa aminan), kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dengan bahasa lain, keunggulan kota islami bukan semata jargon tapi bukti yang diakui semesta dan masyarakat lainnya. Istilah populernya Islam rahmatan lil-alamin.

 

Riset itu menempatkan Banda Aceh pada urutan 19 di antara 29 kota islami se-Indonesia! Bisa saja riset dengan dua kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif ini dipertanyakan objektivitas dan metodologisnya. Namun bagi saya sendiri, hasil ini bisa dijadikan titik sandaran baru untuk mengevaluasi proyek Syariat Islam. Beberapa kritik menyebutkan bahwa implementasi Syariat Islam cenderung dijalankan pemerintah secara mikroskopik dan artifisial.

 

Yang jelas hasil survei itu jauh dari prestasi Banda Aceh yang digaungkan sebagai kota Syariat selama lebih 10 tahun, dan semakin eksesif di masa kepemimpinan Illiza Saaduddin Djamal (ISD). Secara detil diketahui ada masalah tatakelola yang membuat Syariat Islam ala Banda Aceh sedemikian merosot.

 

Pada variabel “Aman”, Banda Aceh berada di posisi keempat terbawah (55). Variabel ini memasukkan indikator kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan, dan perlindungan politik, serta pemenuhan hak anak dan difabel. Di situ Banda Aceh terpuruk.

 

Hasil seperti ini pernah terbaca terbaca sebelumnya dari riset Wahid Institute tentang aspek pengelolaan keberagaman pada 2014, dimana posisi Aceh juga tidak baik. Memang ada indikator berbeda, karena riset WI menggunakan pendekatan berbasis peristiwa (event-based methodology) dan diskusi terfokus, disamping levelnya adalah provinsi. Namun, sebagian besar peristiwa terjadi di Banda Aceh seperti kasus penyesatan, problem rumah ibadah, pelarangan perayaan tahun baru, kurangnya empati terhadap minoritas, dan kriminalisasi atas komunitas punk.

 

Meskipun demikian, ada hal yang menguntungkan Banda Aceh. Dari variabel “Kesejahteraan” Banda Aceh terbaik di antara kota lainnya. Skor pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan pekerjaan di mata warga yang pemaaf ini adalah 78,85. Banda Aceh juga kota paling beruntung di Aceh saat ini. Efek pertumbuhan ekonomi di masa lalu telah berefek pada emigrasi dan urbanisasi yang semakin kompleks di Kutaraja. Kebaikan Banda Aceh di masa lalu terbantu berkat efek proyek rekonstruksi pascatsunami dan “tangan midas” mantan walikota (alm) Mawardi Nurdin.

 

Pada aspek “Kebahagiaan” Banda Aceh juga tidak cukup merekah. Ia berada pada posisi pertengahan-rendah dengan skor 75, sama dengan delapan kota lainnya (urutan 14-22). Relasi yang tepat menjelaskan kurangnya rasa bahagia warga kota karena sistem ekologis dan kesetiakawanan sosial kurang tumbuh. Beberapa sisi kota Banda Aceh memang semakin hijau, tapi beberapa proyek mercusuar seperti pembangunan jembatan fly-over di Simpang Surabaya dan pemugaran Mesjid Raya Bayt ar-Rahman telah membersihkan banyak pohon besar di sekitar; sebuah paradoks untuk mode pembangunan berkelanjutan. Proyek menghalalkan lingkungan hidup sungguh tidak islami dan menganggu kebahagiaan warga.

 

Islamikasi Kota

Kritik dan refleksi ini sesungguhnya telah tertancap pada pandangan walikota Banda Aceh sendiri. Dalam tulisannya setelah mengunjungi New York beberapa waktu lalu ISD melihat sisi islami kota bisnis dan international meeting New York (“Suasana Islami di Pinggiran New York”, Serambi, 20/5/2016). Ia merasa bahagia berada di tengah kota itu dan karena gerai makanan halal mudah ditemukan. Jika memakai perspektif linguistik, ISD tak sungkan membuat penanda islami bagi pinggiran kota New York hanya dari aspek indeksial (bahkan pun bukan ikonikal) yaitu mobil penjual kebab halal.

 

Kesadaran sang walikota ini penting untuk diterjemahkan ke kota sendiri. Makanan besertifikasi halal ada di komunitas mayoritas non-muslim. Penikmat makanan halal di kota-kota seperti itu pun bukan hanya kelompok muslim, tapi juga non-muslim. Tidak ada aksi menolak makanan halal yang identik dengan makanan Islam atau demonstrasi yang menyinggung gerai makanan minoritas. Itu poin yang seharusnya dikembangkan lebih lanjut dalam frasanya.

 

Komplikasinya adalah ruang kesadaran teoretis itu bertemu dengan ketidaksadaran praksis sang penulis. New York adalah kota metropolitan, tempat berkumpulnya pelbagai perbedaan kebudayaan, masyarakat, keyakinan, dan laju emigrasi tetap bisa hidup harmonis dengan semangat toleransi. ISD telah menyaksikannya dan menuliskan ketakjubannya dalam catatan reportasenya. Sisi “islami” kota New York diakui ISD, walikota di kota Syariah; sebuah pencapaian luar biasa untuk terbukanya tafsiran Islam progresif.

 

Namun, hal itu musti bisa dijabarkan di sini, di Banda Aceh. Kota tidak bisa berdiri dengan semangat eksklusif satu agama atau kebudayaan saja, dan menepikan agama dan kebudayaan lain karena ia minoritas. Pembangunan kota meniscayakan perbedaan yang beradab, demokratis, dan emansipatif, karena ciri kota secara sosiologis memang tempat heterogen. Pembangunan kota tidak bisa layaknya pembangunan desa yang homogen dan satu akar kekerabatan.  Membangun dengan musyawarah adalah ciri kota sehat.

 

Berdasarkan hasil survei MI itu, yang diperlukan Banda Aceh sebenarnya bukan proyek islamisasi. Terma islamisasi terlalu kental unsur politik dan formalisme hukum, kadang hanya bisa membungkus hasrat egoistik sang penguasa dan para cantriknya, serta melarung-hanyutkan kritik dan pandangan warga lainnya ke tepian. Walikota model itu bisa sangat otoriter karena mengangkut segala hal yang berbeda dari ruang-ruang publik. Atas nama islamisasi hal-hal tidak islami pun bisa diterabas. Yang muncul malah stigma.

 

Yang diperlukan adalah islamikasi (islamicate), memakai istilah sejawaran Amerika Serikat, Marshall Hodgson, yaitu membanjiri kebijakan sesuai semangat nabawi tanpa harus sibuk mendikte istilah-istilah Arab dan eksklusif. Konsep adil, jujur, transparan, berpihak kepada kelompok lemah, mendahulukan kepentingan umum, dan menjauhkan warga dari rasa takut dan lapar adalah kemilau konsep politik Islam yang mudah dipahami oleh semua warga. Islamikasi adalah upaya menghidupkan tata nilai, norma, dan benih kultural yang bisa dilihat kebaikannya oleh semua, apapun mazhab, budaya, dan agamanya. Demikianlah kota yang telah berumur 811 ini harus mengayuh takdirnya.

 

Teuku Kemal Fasya, dewan Pakar Dewan Kesenian Aceh. Dosen Universitas Malikussaleh dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh.

~ by teukukemalfasya on May 30, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: